PETASIA TIMUR – Di ujung timur Morowali Utara, Bimorjaya (Masara), yang dulu sunyi, kini riuh oleh berita.
Luka dan jerit warga Keuno dan Masara
masih membekas di ingatan,
sementara 12 nama kini tertulis di berkas tersangka.
Tanggal 19 Juli 2025, bukan hanya tanggal di kalender, tapi sejarah kelam tentang pukulan, batu, dan tubuh yang terkapar. Empat korban, empat kisah pilu, yang kini menunggu pulih, bukan hanya daging, tapi juga rasa percaya.
Namun luka tak datang sendiri.
Menyusul kemudian, seperti bayang-bayang gelap di siang terang:
isu korupsi, dana CSR dan dana desa,
mengendap di kolam curiga dan kegelisahan warga.
Nama Absalom Auw, Kepala Desa Bimorjaya yang pernah berteriak lantang, mengutuk keras Epy Bery dan kawan-kawan, kini pelan-pelan tenggelam dalam sorotan lain:
dugaan korupsi yang menyeret jabatan dan integritasnya ke lubang dalam.
Saat aksi damai digelar,
ia berdiri menatap jeruji yang mengurung para tersangka kasus keributan.
Kini, ia sendiri yang ditatap balik oleh panggilan kejaksaan.
Hari ini, Rabu, 30 Juli 2025,
Kejaksaan menyebut namanya di surat pemanggilan,
bersama bendahara dan komite desa.
Langkah awal?
Atau sekedar pelipur lara publik?
Penegak hukum pun bergerak cepat,
untuk perkara viral,
untuk luka yang terekam video dan dibagikan berulang kali.
Tepuk tangan terdengar,
tapi diselingi bisik-bisik getir:
“Mantap di keributan, lobet di korupsi.”
Sebab publik belum lupa,
tentang dana CSR di desa Tiu yang lenyap seperti kabut pagi,
padahal puluhan saksi telah duduk di ruang periksa.
Tapi hasilnya? Sunyi.
Waktu berjalan, tapi kasus tetap diam.
Kini masyarakat bertanya:
Apakah hukum hanya tajam pada drama dan darah,
tapi tumpul saat uang rakyat mengalir entah ke mana?
Bimorjaya bukan hanya soal luka fisik,
tapi luka moral yang tak tampak di permukaan.
Negeri ini tak kekurangan penegak hukum,
tapi barangkali kekurangan keberanian
untuk menindak mereka yang licin dalam gelap,
yang menyembunyikan dusta di balik rapat-rapat dan kuitansi palsu.
