Morowali Utara – Penyelidikan terkait tenaga honorer di Kabupaten Morowali Utara (Morut) semakin serius. Penyidik Polres Morut meminta seluruh pihak yang dipanggil untuk membawa sejumlah dokumen penting sebagai bahan pemeriksaan.
Dalam surat resmi yang dilayangkan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penyidik meminta agar yang hadir membawa:
Data honorer tahun 2023 sampai 2025
Surat Keputusan (SK) Honorer
Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
Salah satu pejabat yang mendapat panggilan adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Morut, Drs. Djibrail, yang dijadwalkan hadir pada Kamis, 28 Agustus 2025, pukul 10.00 WITA.
Kanit Reskrim Polres Morut, IPTU Mas’ud Amara, S.Sos, saat dikonfirmasi media ini membenarkan adanya pemanggilan terhadap seluruh OPD.
“Semua OPD saya undang, termasuk camat dan kepala sekolah,” ujar IPTU Amara.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait fokus pemeriksaan, namun langkah ini menegaskan bahwa kepolisian tengah menaruh perhatian besar pada persoalan tenaga honorer di Morut.
Dari informasi yang dihimpun media ini, salah satu OPD yang diduga paling banyak PPPK “Siluman” dan menjadi perhatiaan serius polisi adalah Satpolpp Morut. Sementara informasi lain yang dihimpun media menyebutkan jika sekolah-sekolah jadi pintu masuk “honorer siluman” juga.
Namun yang menjadi muara semuanya, tentu adalah BKD Morowali Utara. Pertanyaan sederhana publik: Berani Polisi sentuh Nimrod Tandi?
Komentar