MORUT- Dalam debat publik kedua, pasangan calon (Paslon) Bupati Morowali Utara (Morut) nomor urut 1 Jeffisa Putra A dan Ruben Hehi dan nomor urut 2 Delis Julkarson Hehi dan Djira, K yang diselenggarakan oleh KPU Morowali Utara, petahana salah menangkap informasi soal kartu lansia Morut pasangan Jeff-Ruben dan juga asal bunyi (asbun) soal mandatory spending.
Dalam debat publik kedua yang digelar tanggal 18 November 2024 ini, pasangan nomor urut 2 sangat bersemangat menjelaskan soal pertanyaan, bahkan soal program Jeff-Ruben pun ditepisnya tidak bisa jalan.
Petahana Delis Julkarson Hehi terlihat tidak memahami program kartu lansia Jeff-Ruben. Hal ini terjadi saat momentum saling tanya jawab antar Paslon. Jeffisa bertanya soal pandangan nomor urut 2 tentang lansia.
“Kami tidak ingin menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kami berikan, kenapa…kami takut katula. Kaka Jeff tahu berapa jumlah lansia di kabupaten Morowali Utara….11 ribu kali 6 juta…66 Miliar. Mandatory spending kita telah menggariskan penggunaan anggaran berdasarkan porsi-porsi anggaran yang ada, saya mau jelaskan kembali 25% infrastruktur, 20% kesehatan, 10% pendidikan, 10% ADD dan 35% untuk belanja pegawai, tidak ada ruang fiskal lagi untuk mewujudkan kartu lansia ini, saya mau katakan, saya pastikan program kartu lansia ini tidak bisa jalan,”ujar Delis
Pernyataan Paslon nomor urut 2 didepan publik dan ditayangkan oleh Kompas TV ini keliru mengartikan program lansia Morut pasangan nomor urut 1 Jeffisa-Ruben.
Yang benar adalah pemberian tunjangan untuk lansia 500 ribu diberikan per triwulan atau per 3 bulan. Jadi totalnya 2 juta/tahun. Sementara petahana menjelaskan dengan asumsinya 500 ribu perbulan jadi 6 juta/tahun.
Jika 2 juta per tahun dikalikan jumlah lansia di Morowali Utara sekitar 11 ribu orang, maka dalam 1 tahun kebutuhan dana sekitar 22 Miliar. Tentu bisa dilaksanakan mengingat alokasi bidang kesehatan berdasarkan mandatory spending.
Mandatory spending yang dijelaskan oleh Delis pun keliru menyebut persentase untuk pendidikan di atur oleh Undang-undang sebesar 10%, yang benar adalah 20%. Penjelasan ini terkesan asal bunyi atau asbun. (*)
