BERITA MORUT- Keseriusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morowali Utara (Morut) dalam melakukan pengawasan terhadap Refocusing atau realokasi anggaran melalui pembentukan Pansus dipertanyakan.
Dalam hasil Bamus jelas dinyatakan pembentukan Pansus tertuang tanggal 8-12 juni 2020. Namun hingga hari ini, jumat 12 juni Pansus DPRD Morut belum terbentuk.
Kondisi ini terasa aneh ketika Pansus masih mandek, padahal seluruh Fraksi telah menyampaikan usulan struktur, dan 5 Fraksi sudah mengajukan nama nama struktur Pansus.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan salah satu inisiator yang mendorong Pansus dibentuk, Jeffisa Putra. A yang dihubungi media ini menjelaskan.
“Teman-teman Fraksi juga belum tau dimana letak mandeknya pembentukan Pansus covid-19 DPRD Morut, Saya selaku ketua fraksi PKB DPRD Morut akan melayangkan surat ke pimpinan DPRD pada senin 15 juni terkait usulan Pansus yang kami anggap telah memenuhi syarat untuk dibentuk”,ujar Bung Jeff.
Bung Jeff juga menambahkan, harapan besar dengan terbentuknya pansus kita semua dapat mengawal penggunaan anggaran covid 19.
Ada beberapa poin yg menjadi dasar pembentukan Pansus antara lain
1. Mengetahui Optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan covid 19.
2. Mempermudah tugas pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran penanganan covid 19 disebabkan banyaknya tanggapan masyarakat terkait pelaksanaan bantuan sosial, ekonomi dan kesehatan yang dilaksanakan pemerintah daerah.
3. Mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah terkait perlakuan perlakuan baru dalam tatanan masyarakat new normal.
Jika Pansus DPRD Morut belum juga terbentuk untuk menjawab semua pertanyaan masyarakat. Maka bisa jadi akan muncul mossi tidak percaya atas kinerja DPRD.
RIO/HEND
