Pemdes Lembontonara Giat Membangun Ditengah Pandemi
BERITA MORUT- Keterbatasan beraktivitas di tengah Pandemi Covid 19 tidak mengurungkan niat pemerintah Desa dalam membangun dan memberdayakan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Desa Lembontonara, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara (Morut), yang terus melakukan pembangunan kantor posyantek dan lembaga desa, dengan sistem padat karya tunai.
Sikap pro aktif dalam membangun desa dan mensejahterakan masyarakat desa terus ditampilkan Pemerintah Desa Lembon di tengah pandemi Covid-19. Tak hanya terfokus pada penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BLT), Pemerintah Desa Lembontonara juga terus berinovasi dengan melakukan Padat Karya Tunai melalui kegiatan fisik pembangunan kantor posyantek dan talut/turap.
Ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/6) 2020, Kepala Desa Lembontonara Mohammad Sobirin kepada media ini menyatakan, terkait dua jenis pekerjaan pembangunan kantor posyantek dan lembaga desa dan talut/turap yang sedang dikerjakan itu, pihaknya memberdayakan warga desa sebagai pekerja guna menambah pendapatan warga desa yang menurun akibat pandemi Covid-19.
“Di luar itu, untuk bahan baku pembangunan berupa pasir dan batu juga kami beli dari masyarakat kami yang kebetulan sebagian bekerja sebagai penambang pasir dan batu meski skalanya kecil atau sampingan,” ungkap sobirin.
Tak hanya itu, untuk kebutuhan angkutan, juga menyewa angkutan yang sopirnya merupakan warga desa setempat.“Maksudnya, agar semua dapat penghasilan di tengah sulitnya hidup menghadapi pandemi virus ini.
Sementara itu, terkait ketersediaan keuangan di desa, Bendahara Desa lembon Endang Handayani menjelaskan, kas keuangan tetap ada sesuai peruntukannya. Namun karena alokasi anggaran tahap pertama sebagiannya diperuntukan bagi Bantuan Langsung Tunai, sehingga pekerjaan pembangunan kantor posyantek dan lembaga desa dan talut/turap dilakukan secara bertahap.
“Kami cukup beruntung karna salah satu Desa yang telah dahulu melakukan pencairan Dana Desa Tahap 1 , sehingga kami mendapatkan pencairan sebesar 40% dari total APBN jadi agak leluasa membagi anggaran untuk BLT maupun pembangunan Balai Rakyat ini. Namun kami akan terus berpacu menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban keuangan tahap 1 agar ketika tiba pencairan tahap 2 kami sudah siap,” ungkap Endang.
CHEM/HEND
