MIRIS, PETUGAS PKM POSKO COVID-19 DARI HONOR DAERAH, HIDUP DARI MENGHUTANG DI KIOS
BERITAMORUT.COM- Senin 13 April 2020 tim berita morut mendengarkan keluhan 3 orang pegawai yang adalah perawat, tenaga honor Daerah di Puskesmas (PKM).
Mereka menceritakan piluhnya, bertahan hidup tidak digaji, dan menjadi gugus terdepan penanganan covid-19.
“Saya kadang bertugas di PKM, kadang di posko perbatasan tiwaa, sudah 4 tahun honor dari daerah, kalau harus ke Posko saya pakai motor sendiri, kadang kala bensin harus saya hutang dikios, nanti dibayar kalau sudah cair honor kami”
“Kalau saya pak, sebenarnya takut untuk bicara, karna nanti nama kami bisa diganti di SK, cuma sejak januari kami tidak dibayarkan gaji, saya cari pinjaman biasa, apalagi wabah covid-19, kami gugus terdepan”
“Kami ini belum ba terima honor dari Daerah pak, gaji kami 2.700.000 sejak januari tidak dibayar, saya bingung juga, tapi kami cuma bisa berdoa Tuhan kasih jalan keluar bagi Daerah”
3 orang pegawai yang tidak mau disebutkan namanya, di 3 PKM berbeda dengan kesedihan, menceritakan kasus ini.
Kepala Dinas Kesehatan, Delnan Lauende yang kami konfirmasi lewat telpon mengatakan, “baru sementara proses sebab februari baru test, maret keluar SK datang bencana covid..SPP dan SPM pembayaran gaji sekalipun kami semua sibuk, tetap terurus dari minggu lalu masuk di Dinas Keuangan. sebab SPMT juga baru PKM Kirimkan, namun dinas keuangan belum dapat melakukan pembayaran berhubung perubahan DPA semua dinas untuk Covid, tidak ada yg sengaja memperlambat, akibat bencana ini semua harus serba bersabar”, ujar Delnan sapaan akrabnya.
Kepala BPKAD Morut Edward.A.Silalahi mengatakan lewat sambungan whatshap, “sampai saat ini belum ada di keuangan pak..kemarin yg diajukan baru yang dikantor, kalau Pegawai Kontrak kami tetap nenunggu Pengajuan Dari Dinkes, Coba kita koordinasikan dulu dengan dinasnya, apa memang persyaratannya sudah dilengkapi oleh PKM ?..Kalau kami di Keuangan Menunggu SPP/ SPM dengan kelengkapanya. jika lengkap, proses dikeuangan tidak pernah lebih dari 1 hari”,ujarnya.
Kami melakukan konfirmasi dengan memilih 4 Kepala PKM, untuk mengetahui proses pengajuan dari PKM sendiri, yang harusnya secara kolektif bisa segera dimasukan.
Kepala PKM Mayumba, “Kalau soal PTT pak, SPMT sudah masuk dan barusan rapat via vicon besok sudah akan di proses”, ujar Kapus.
Kepala PKM Beteleme mengatakan, “Untuk PKM beteleme sudah masuk SPMT di dinas”, ujar Yapen sapaan akrab Kapus Beteleme.
Kepala PKM Tomata juga mengatakan hal yang sama, “sudah lengkap dari minggu ke ll pak”, ujar Arif sapaan Kapus Tomata ini.
Sementara Kepala Puskesmas Baturube mengatakan, “Kami baru akan mengirim SPMT hari ini, itupun harus ada yang bawah ke Kabupaten, karna sebenarnya yang terlambat mereka sendiri tenaga kontrak, harus mereka lengkapi dokumen semua, seperti daftar hadir sebagai persyaratan yang dimintai di keuangan agar bisa dibayarkan”, ujar Kapus Baturube Lewat sambungan telpon.
Hal ini sangat miris dan memprihatinkan, ditengah upaya pencegahan covid-19. APBD Morut dikucurkan 28 Milyar untuk tangani wabah ini, dan yang terbesar adalah sektor kesehatan. Apakah kebijakan yang diambil Daerah, dominan memperhatikan mereka yang berjuang diperbatasan, didaerah terpencil,,??
Atau hanya sekedar menunjukan, bahwa Daerah benar hadir dengan dana APBD, sebagai bentuk kepedulian, dan terus terpublikasi kepedulian ini, sementara sisi lain terkait hak hak tenaga kontrak, tetap terabaikan seiring berjalannya waktu.
Hend
