MORUT- Konsultan perencana awal proyek VIP/VVIP RSUD Kolonodale jadi penyebab keterlambatan pekerjaan. Hal ini di ungkap Inspektur Inspektorat kabupaten Morut Romel Tungka, menjawab pemberitaan media ini terkait dugaan mark up volume proyek.
“Dia terlalu banyak melakukan perubahan item pekerjaan,”tegas Romel Tungka (27/3)
Secara rinci Insepektur Inspektorat membantah semua tudingan,
Kami lakukan konfirmasi terkait pemberitaan dimaksud sebagai berikut :
1. Bahwa Audit terhadap pemutusan kontrak, bukan hy dilakukan oleh Inspektorat akan tetapi Audit bersama dgn melibatkan APH dalam hal ini Pihak Kejaksaan (Cabjari Kolonodale). Dan Audit bersama ini sdh sesuai prosedur yakni dgn melakukan perhitungan Volume terpasang dan MOS.
2. Bahwa terhadap perhitungan MOS sdh sesuai ketentuan yg termuat dalam Dokimen Kontrak yg menyatakan bahwa “apabila terjadi pemutusan kontrak, maka MOS diperhitungan dan dinilai sebesar 50% dari nilai yg diadakan. dan didalam Berita Acara hasil Audit sdh seperti itu.
3. HPS yg disisun oleh PPK berdasarkan dokumen oerencanaan yg disusun oleh konsultan Perencanaan. Jadi kalau Perencanasn salah, berarti HPS yg disusun juga pasti salah.
4. Terhadap MOS yg dibayarkan 50% pada saat kontrak awal yg telah diputuskan kontrak, maka pada HPS lanjutan volumenya tetap sesuai dgn MOS yg telah tersedia, namun nilai yg dimuat hy 50%, sehingga dlm hal ini tdk terjadi “Double Pembayaran”.
5. Terhadap penambahan nilai kontrak pd addendum kontrak kedua dgn menambahkan nilai kontrak, kami pihak Inspektorat belum mengetahui karena belum terdapat permohonan utk melakukan reviu terhadap hal dimaksud. Yg telah kami reviu adalah terkait penganggaran biaya pengawasan dgn menggunakan sumber dana APBD. Karena utk biaya pengawassn dgn menggunakan dana PEN telah dibayarkan 100%, sehingga untuk kelanjutan pelaksanaan terhadap pembangunan Gedung VVIP RSUD, Tdk memiliki lg biaya pengawasan yg bersumber dari dana PEN, sehingga harus dianggarkan lewat APBD. dan ini sdh melalui prosedur yakni dibawas di DPRD.
6. Terkait biaya pengawasan yg bersumber dari dana PEN telah dilakukan Audit oleh BPK dan terdapat sejumlah temuan yg hrs disetorkan pihak konsultan pengawasan.
7. Terkait pelaksana pekerjaan tahap 2 bukan menjadi ranah kewenangan kami, karena diproses sesuai mekanisme melalui ULP.
8. Saat ini terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung VVIP RSUD Kolonodale, selain diaudit oleh BPK juga sedang dilaksanakan QA oleh pihak BPKP terkait penyelesaian pekerjaan dgn menggunakan sumber dana PEN.
9. Terkait pemeriksaan dan pembuktian fraud dalam pelaksanaan pekerjaan Pembagunan Gedung VIP / VVIP RSUD Kolonodale, sebaiknya diserahkan pada pihak yang mempunyai tugas dan kewenangan terkait masalah ini, sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku.
Konsultan perencana yang juga merangkap konsultan pengawas diduga merubah sejumlah item dalam HPS untuk menutupi kesalahan pada perencanaan yang dibuat sebelumnya.
Romel juga menegaskan proyek ini salah dari perencanaan awal, bahkan konsultan perencana tersebut menjadi penghambat terbitny kontrak.
Persoalan proyek VIP/VVIP RSUD Kolonodale ini menarik ketika muncul upaya penambahan dana APBD untuk menyelesaikan proyek tersebut.
Hal yang lebih memprihatinkan, bagaimana proses yang dilakukan dalam menunjuk konsultan di anggaran Dana PEN 36 Miliar ini. Sebab konsultan yang digunakan justru menganggu penyelesaian pekerjaan.
