MORUT- Ketua aliansi anti korupsi dan peduli Pembangunan Morowali Utara (Morut) Burhanuddin Hamzah menduga ada kongkalikong dana PEN yang melibatkan oknum DPRD Morut.
Burhanuddin juga menyinggung soal peninjauan DPRD Morut dan Pansus dana PEN yang mandek.
“Sekarang DPRD sudah harus mengambil sikap, termasuk ketika DPRD turun lapangan tinjau. Itu sudah harus membuat pansus. Melakukan penyelidikan mekanisme penunjukan PPK. Ada apa di DPRD tidak mau melakukan penyelidikan dana PEN, termasuk RSUD Kolonodale itu,”katanya (27/3)
Burhanuddin menduga jangan-jangan DPRD kecipratan dana PEN itu.
“Ada apa kok DPRD tidak membentuk Pansus. Jangan-jangan DPRD kecipratan dana PEN,”tegasnya
DPRD Morowali Utara telah melakukan peninjauan ke lokasi proyek VIP/VVIP RSUD Kolonodale Senin, 25 maret 2024. Rencana penambahan APBD untuk penyelesaian proyek ini pun sempat di sampaikan oleh DPRD Morowali Utara.
Proyek dari dana pinjaman ini menjadi sorotan karna tidak kunjung tuntas. Sejumlah fakta terkait proyek ini muncul ke permukaan.
Mulai dari pernyataan konsultan perencana awal yang menyebut ada mark up volume Material on Side (MoS), hingga penjelasan Inspektur Inspektorat yang membantah tudingan tersebut, dan menjelaskan jika proyek ini salah dari awal perencanaan.
Saling tuding bergulir ke publik. Proyek ini membuat sejumlah pihak sindir-menyindir soal tanggung jawab. Lalu wakil rakyat yang harusnya berpikir, hanya terlihat mondar-mandir dan pembentukan pansus Dana PEN terkesan di parkir.