BERITA MORUT- Insiden komplen, anak pemilik lahan, lokasi Pembangunan Puskesmas (PKM) Lee Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara (Morut) menimbulkan tanda tanya besar.
Kejadian ini bermula saat Plh. Bupati Morut Moh. Asrar Abdul Samad Kunjungi desa Lee dalam rangka monitoring penyaluran BLT, sesudah kegiatan penyaluran bantuan, rombongan meninjau bangunan PKM Lee yang baru akan diresmikan.(31/5)
Menurut sumber kami yang tidak bersedia disebutkan, Saat itulah anak pemilik lahan berteriak teriak soal ganti rugi lahan, bahkan membawah bahan bakar bensin botol yang diduga sebagai ancaman membakar bangunan.
“Semua yang ikut tau kejadian itu, pak Bupati langsung menelpon Kadis Kesehatan dan akan mempertemukan dengan pemilik lahan”,ujar sumber kami.
Kepala Desa Lee yang coba kami konfirmasi melalui biro morut, mengatakan, “sebenarnya sudah ada surat hibah dulu, tetapi ada yang kompori maka komplen lagi” keterangan Kades.
Puskesmas Lee dibangun dari Dana DAK Afirmasi 2019 yang menelan biaya sekitar 5,2 Milyar, diluar bangunan rumah dokter, rumah perawat dan lain lain. Di Tahun 2019 dari 13 Kabupaten Kota di Sulteng, hanya 6 Kabupaten termasuk Morut dan Kota Palu yang mendapat kucuran dana DAK Afirmasi.
Lalu mengapa muncul kisruh pembebasan lahan PKM saat ini,,?
Benarkah ada oknum yang diduga bermain dalam soal pembebasan lahan ini..?
Salah satu wakil rakyat DPRD Morowali Utara Yang merespon diskusi di Grup Whatshap Info Morut mengatakan.
“Kalau DAK bisa turun artinya pembebasan lahan sudah clear, aneh kalau DAK bisa cair, dan pembebasan lahan tiba-tiba di komplen, harus diketahui berapa besar dana pembebasan lahan yang dialokasikan dari DAU (APBD) saat itu”, ujar sumber kami.
Kepala kantor pertanahan Morut Aldof Puahadi yang coba kami konfirmasi lewat sambungan whatshap (05/6) mengatakan.
“Oohhh.. kalau untuk puskesmas lee…. untuk pembebasan itu langsung di bebaskan Pemda dan malah Pemda Morut sudah mengajukn permohonan sertifikatnya kepada pertanahan, diajukan desember 2019 dan Tahun 2020 baru dilengkapi surat dan dokumen lain”, tulis Kepala Pertahanan dalam pesannya.
Terkait apakah semua proses dan dokumen sesuai regulasi, Kepala Pertanahan berkelit menjawab. “Saya koordinasi dengan Pemda dulu supaya saya tidak keliru” tulisnya.
Insiden ini menggelitik untuk ditelusuri, mengingat di Kabupaten Morowali Utara, persoalan pembebasan lahan selalu menghembuskan isu ada oknum yang bermain.
Kita tunggu saja kabar selanjutnya, adakah babak baru yang kita bisa lihat, atau semua sepakat diam diam dan tenang saja, semua bisa diselesaikan.
HENDLY
